SindoRadio FM Semarang » Nasional

PD Belum Usung Capres, Bukan karena Persoalan Internal

SindoRadio-fm — Sat, 28 Jan 2012 05:14:12 +0000

JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan partainya belum juga mengumumkan calon presiden yang akan diusung, bukan karena gonjang ganjing di internal partai.
Menurut Saan, tahun ini hingga 2013 adalah tahun bekerja dan tahun politik untuk Demokrat. “Tahun ini adalah tahun untuk menunaikan mandat rakyat dalam pemilu 2009 lalu,” kata Saan saat diskusi Polemik SINDO Radio bertajuk Demokrat Terguncang di restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/1/2012).
Demokrat, kata Saan, sampai hari ini belum sedikit pun membicarakan capres yang akan diusung. “Kalau ada partai seakan pemilu itu bulan depan. Kita tidak seperti itu. Karena kami ada mekanismenya,” imbuhnya.
Mengenai persoalan internal yang kini disorot, terutama mengenai adanya kesan perpecahan di tubuh Demokrat, Saan mengaku ada sistem tertentu di partainya yang mengurus persoalan ini.
“Dari segi tatanan sistem kepastian itu ada mekanisme. Untuk penentuan capres itu ada otoritasnya. Kami ada majelis tinggi,” tutupnya.
(ded/okezone.com)

Berita Terkait

Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas Mundur

SindoRadio-fm — Sat, 28 Jan 2012 04:37:55 +0000

JAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar.
“Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo Radio Bertajuk Demokrat Terguncang di Warung Daun Cikini, Sabtu (28/1/2012).
Saan mengatakan, di Partai Demokrat ada mekanisme untuk menurunkan ketua umum. “Hingga saat ini tidak ada yang meminta Anas mundur, kita ini ada mekanisme, harus ada permintaan dari partai, lewat komisi pengawas,” katanya.
Ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kini terus diterpa isu pemakzulan setelah namanya diseret-seret dalam kasus Wisma Atlet SEA Games Palembang. Di setiap persidangan, tersangka kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin kerap menyebut nama Anas. Akibat tudingan-tudingan kepada Anas itu partai Demokrat dikabarkan pecah.
Tapi ditegaskan Saan, yang terjadi di Partai Demokrat hanyalah dinamika politik dan bukan perpecahan. “Semua kader partai ingin jalan keluar agar Partai Demokrat selamat dari yang disebut tsunami atau badai ini,” katanya.
(ugo/okezone.com)

Berita Terkait

Batan Siap Kembangkan PLTN

SindoRadio FM Semarang — Wed, 26 Oct 2011 11:02:46 +0000

Jakarta – Batan tenaga nuklir nasional atau Batan menyatakan kesiapan mengembangkan tenaga nuklir untuk memenuhi energi listrik di Indonesia.

Deputi kepala Batan bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir, Adiwardoyo di Jakarta siang ini mengatakan, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkannya menjadi energi listrik. bahkan Batan menjamin keamanan PLTN yang akan dioperasikan.

Menurutnya, Negara-negara tetangga seperti Malaysia juga akan mengembangkan hal yang sama pada 2021 dan Vietnam pada 2020.

Meski saat ini PLTN di Muria telah disiapkan namun kini mandeg karena belum ada kesepakatan dari pemerintah dan DPR.

Sementara itu anggota komisi VII DPR-RI Sutan Batugana menjelaskan, jaminan energi listrik dengan nuklir akan membuat masyarakat sejahtera.

Menurutnya, DPR siap melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah untuk mengembangkan energi nuklir.

Ia mengakui, sosialisasi keamanan maupun proyek nuklir untuk energi dirasa kurang sehingga yang muncul adalah kekawatiran bocornya nuklir.

Oleh : Anang Purwanto

Berita Terkait

Kisruh Papua Karena Ketidakadilan

SindoRadio FM Semarang — Wed, 26 Oct 2011 07:13:34 +0000

Jakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan.

Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih karean adanya ketidak-adilan seperti kasus Papua. Seperti PT Freeport yang menghasilkan emas justru menciptkan kemiskinan yang bertamabah.

Menurut Idrus Marham, gerakan organisasi Papua Merdeka, juga harus dilihat secara utuh persoalan, dengan memperhatikan keadilan karena. Umumnya, jika hidup seseorang terancam maka akan melawan.

Sekjen DPR Idrus Marham Menambahkan partai Golkar sedang mengkaji perlunya Indonesia melakukan kontrak ulang dengan PT Freeport. Selain itu, perlunya kembali penerapan otonomi khusus yang secara nyata dan baik.

Oleh : Akmal

Berita Terkait

Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPK

SindoRadio FM Semarang — Tue, 25 Oct 2011 06:31:04 +0000

Jakarta – Fraksi Demokrat DPR tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dalam revisi UU KPK.

Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di badan legislasi dan kemudian nantinya akan disampaikan ke komisi III untuk dibahas.

Namun, Saan memastikan kewenangan yang akan dipertahankan adalah KPK tetap tidak memiliki SP3, termasuk perihal penyadapan.

Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa yang juga anggota Komisi III DPR Menambahkan, masyarakat harus berpikir positif bahwa revisi UU KPK ke depan akan justru memperkuat Kinerja KPK.

Oleh : (Akmal)

Berita Terkait

BNPB Amankan SEA GAMES Dari Bencana Asap

SindoRadio FM Semarang — Mon, 24 Oct 2011 04:18:54 +0000

Jakarta – Ancaman bencana asap di Sumatera Selatan masih terus berlangsung. Titik api dan penurunan jarak pandang masih berlangsung dengan fluktuatif di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Pembukaan lahan dengan membakar menyebabkan gambut di bawah permukaan ikut terbakar. Akibatnya titik api sulit padam dan menimbulkan asap. Hal ini dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan SEA Games ke 26 di Palembang.

Guna mensukseskan pelaksanaan SEA Games selama 11 hari pada 11 November hingga 22 November 2011 tersebut, maka BNPB menggelar operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Operasi di udara dilakukan hujan buatan dan pemboman air. Dua pesawat terbang CASA 212-200 versi rain making dioperasikan di Palembang untuk menjatuhkan hujan pada daerah-daerah yang memiliki titik api. Untuk pemboman air (water bombing), BNPB mengerahkan 2 helicopter BO 105. Posko operasi di udara dipusatkan di Bandara Sultan Mahmud Baddarudin Palembang. Hujan buatan dan pemboman air dipadukan secara bersamaan guna memadamkan titik-titik api yang berada di bawah permukaan tanah.

Sedangkan untuk operasi di darat dilakukan dengan pengerahan pasukan manggala agni, penyemprotan, pembuatan jalur sekat pemisah dan lainnya. Pemda Sumatera Selatan diminta untuk terus menerus melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada masyarakat dan dunia usaha yang membakar saat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan.

DR. Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB

Oleh : Sukmo Wibowo

Berita Terkait

DPR : Tindak Keras Konggres Rakyat Papua

SindoRadio FM Semarang — Fri, 21 Oct 2011 04:00:38 +0000

Dukungan tindakan keras yang dilakukan aparat dalam menangani Kongres Rakyat Papua mendapat respon positif.

Dewan Perwakilan Rakyat DPR medukung sikap aparat untuk bertindak tegas dalam menangani upaya maker terkait penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua kemaren.

Digedung dpr senayan Jakarta.

Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Kapolri melakukan koordinasi dengan Panglima TNI untuk menindak tegas warga papua yang secara pihak mendeklarasikan kemerdekaan.

Sebab Priyo menilai deklarasi dengan adanya Presiden Papua dan Perdana Menteri dalam kongres rakyat Papua sudah termasuk upaya maker.

Wakil ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso Menambahkan sebagai Negara Indonesia melalui institusi aparat kepolisian dan TNI harus dapat menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah NKRI. (Akmal)

Berita Terkait

PKS Yakin Mentrinya Aman

SindoRadio FM Semarang — Fri, 14 Oct 2011 12:27:24 +0000

Ditengah rencana resufle kabinet oleh presiden SBY.

Partai keadilan sejahtera-PKS hingga kini optimis mentri-nya tidak akan di resufle karena kinerjanya sesuai yang dinginkan.

Disela-sela acara rapimnas PKS di hotel sahid jakarta Presiden PKS Lutfi Hasan
Mengatakan dalam rapat pimpinan nasional PKS pada hari ini akan disosialisasikan kepada pengurus PKS keputusan apa yang akan diambil terkait rencana resufle kabinet.

Presiden PKS Lutfi Hasan menambahkan sejauh ini, tidak ada pembicaraan dario presiden SBY akan meresufle mentri dari PKS seperti dalam pertemuan kemaren. Dimana Presiden hanya mengarahkan pada penilaian kinerja mentri tanpa menyebutkan mentri mana yang akan diganti.

Berita Terkait

Indonesia Tidak Tegas Terhadap Malaysia

SindoRadio FM Semarang — Fri, 14 Oct 2011 11:38:09 +0000

Diplomasi Indonesia dengan negri tetangga Malaysia belum menunjukan ketegasan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan diplomasi pemerintah Indonesia dengan Malaysia masih lemah terkait masalah perbatasan.

Di Gedung DPR Senayan Jakarta. Pramono mengatakan dengan diplomasi lemah membuat malaysia merasa lebih kuat dibanding Indonesia.

Untuk itu isu pencaplokan wilayah Indonesia oleh malaysia harus diikuti penegasan perbatasan wilayah dan jika terjadi pelanggaran Malaysia harus diberikan peringatan keras.

Disisi lain Pramono menambahkan Pemerintah saat ini kurang memberikan perhatian terhadap wilayah perbatasan padahal Malaysia justru menggunakan politik ekonomi sehingga masyarakat diperbatasan merasa lebih nyaman.

Malaysia melakukan iming-iming warga di tapal batas dengan menawarkan hidup nyaman di Malaysia dibanding Indonesia. (Akmal)

Berita Terkait

BPK : Potensi Kerugian Negara 7,7 Triliyun

SindoRadio FM Semarang — Wed, 05 Oct 2011 12:24:06 +0000

Potensi kerugian Negara berdasarkan audit BPK harus menjadi perhatian serius untuk ditindak-lanjuti. Hal itu karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menemukan potensi kerugian negara senilai 7,7 triliun rupiah dari hasil pemriksaan laporan keuangan pada semester 1 tahun 2011.

Dalam laporannya melalui rapat paripurna DPR digedung DPR Senayan Jakarta. Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan Potensi kerugian itu di dapatkan dari pemeriksaan sekitar 305 kasus berdasarkan pemeriksaan terhadap 460 objek laporan keuangan pemerintah pusat daerah dan BUMN/BUMND

Dalam laporan BPK Hadi Purnomo juga mengatakan, pihaknya juga telah menemukan adanya pemborosan anggaran dan ketidakhematan dalam laporan keuangan Negara sebanyak 9 ribu kasus dengan nilai 18,9 triliun rupiah.

Disisi lain, untuk kasus-kasus yang terindikasi pidana korupsi BPK telah menyampaikan kepada aparat penegak hukum 305 kasus dengan nilai korupsi 33,66 triliun rupiah. (Akmal)