Seperti yang diutarakan oleh Gunarto, Koordinator Komisi Pengaduan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, di Jakarta, Selasa (5/4/2011). “Sekarang ini mudah sekali untuk mendapatkan kartu kredit. Begitu masuk ke mal, tawaran langsung menyerbu. Penawaran kartu kredit seharusnya mempertimbangkan kemampuan bayar. Makanya aturannya pembuatan harus lebih diperketat,”

Menurut dia, penawaran kartu kredit tanpa pertimbangan kemampuan bayar berujung pada penggunaan jasa penagih utang. Kekerasan psikis dan fisik menjadi senjata utama para debt collector. Kekerasan oleh debt collector sebenarnya sudah berlangsung lama , namun tidak banyak terekspose..

Terkait dengan kasus pembobolan dana nasabah pada beberapa bank, Gunarto mengatakan pihaknya akan segera memanggil Bank Indonesia. BI diminta untuk memperketat pengawasan ke bank. “BI harus pertimbangkan perlindungan nasabah. Kalau tidak, kepercayaan nasabah ke bank bisa terus menurun,” tambahnya.

Dia mengatakan kasus pembobolan dana nasabah menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Kasus tersebut memperlihatkan betapa perlindungan konsumen diabaikan oleh bank. Dan itu terjadi karena mekanisme pengamanan yang tidak memadai, dan lemahnya pengawasan dari atasan. (admin)

Berita Terkait

1. Jangan Terjebak Tawaran Kredit
2. Kartu ATM Macet, 24 Juta Hilang
3. 37 Pembobol Bank Tertangkap

Manajer Media PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, api pada tangki 31-T2 dan tangki 31-T3 berhasil dipadamkan pada pukul 19.00 WIB. Pemadaman dilakukan dengan menyemprotkan “foam” secara terus menerus ke tangki 31-T7 dan mengisolasi serta mendinginkan tangki 32-T104. Wianda juga mengatakan penyebab kebakaran akan diselidiki setelah api berhasil dipadamkan.

“Pertamina akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penyebab terjadinya insiden dan besarnya kerugian pasca pemadaman yang saat ini masih berlangsung,” katanya. Pertamina telah mengalirkan produksi kilang ke Terminal Transit Lomanis yang terdiri dari minyak tanah 7.300 kiloliter, premium 13 ribu kiloliter, dan solar 28 ribu kiloliter.
Menurut dia, bahan bakar minyak itu selanjutnya akan disalurkan melalui pipa ke Depot Padalarang, Ujungberung, Tasikmalaya, Rewulu, dan Teras.

Pertamina menjamin pasokan BBM dalam kondisi aman dengan volume stok premium, solar, dan minyak tanah dijaga pada level 3,2 juta kiloliter, sedangkan untuk avtur mulai dikapalkan pada 4 April 2011 sebesar 17 ribu kiloliter ke Depot Manggis, Bali, dan Soekarno-Hatta, paparnya yakin.

Berita Terkait

1. Lantai Dua Mal Ciputra Diserang si Jago Merah
2. Pertamina Bagikan Beasiswa
3. Harga Minyak AS Mengalami Penurunan

Saat ini, menurut Wardana, peluang ekspor sayur -mayur dan buah-buahan dari Sumatera Barat ke Singapura tengah dijajaki. Jumat pekan lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Singapura baru saja mempertemukan Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim dengan pihak Agri-Food and Veterinary (AFA) di Singapura .AFA pun tertarik dan berjanji akan datang ke Sumatera Barat untuk diskusi lebih teknis sekaligus survei mengenai jenis sayuran dan buah-buahan serta kualitasnya.

Menurut Wardhana, Ekspor yang telah berlangsung dari sejumlah daerah di Indonesia ke Singapura selama ini lebih banyak karena inisiatif pengusaha. Pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, tidak saja dinilai kurang memberi dukungan konkret , tetapi juga tidak memiliki visi ke arah tersebut. (admin)

Berita Terkait

1. Wajah Perekonomian Indonesia 2011: Pemulihan Global
2. Manfaat Buah Naga bagi kesehatan
3. Unjuk Rasa Berujung Perang Terbuka

Pengamat valas Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih yang ditemui, Kamis (24/3)  mengatakan, sebagian besar pasar uang Asia melemah. Salah satunya nilai tukar rupiah ditutup melemah pada pagi ini, Kendati sebagian bursa Asia ditutup dalam posisi positif termasuk Indeks Bursa Efek Indonesia (BEI).

Beliau menambahkan, perkembangan di Jepang akan  sangat  mempengaruhi pergerakan pasar valas Asia termasuk rupiah. Dengan demikian pergerakan rupiah juga sangat tergantung pada faktor eksternal yaitu modal asing yang masuk ke Indonesia.

Masuknya modal asing ke pasar Indonesia masih menjadi faktor utama nilai tukar rupiah menguat.

Saat ini investor asing lebih memilih Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) karena risiko relatif lebih terukur, sedangkan harga saham Indonesia sudah dianggap cukup tinggi dengan sentimen risiko yang lebih rentan.

Pihaknya memperkirakan perdagangan pasar uang hari ini, rupiah akan relatif stabil dengan kecenderungan sedikit melemah, dengan kisaran antara Rp 8.720 sampai dengan Rp 8.730 per dollar AS. (admin)

Berita Terkait

1. Redenominasi Nilai Tukar Rupiah
2. Harga Minyak AS Mengalami Penurunan
3. Wajah Perekonomian Indonesia 2011: Pemulihan Global

JAKARTA, — Sepertinya dalam jangka panjang, tidak ada pilihan bagi Indonesia selain menghapus penerapan subsidi bahan bakar minyak.

Begitulah semangat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana disam paikan Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, Selasa (22/3/2011) di Kantor Wakil Presiden.

Kemarin, para anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menghadap Wapres Boediono untuk melaporkan perkembangan terakhir pembahasan perpres yang tidak ubahnya cetak biru pembangunan sektor energi nasional itu. Dan mereka datang bersama Ketua Harian DEN Darwin Zahedy Saleh.

”Jadi, perpres itu menuntun bagaimana menciptakan bauran energi yang tidak memerlukan subsidi. Dalam jangka panjang, subsidi langsung pada harga seperti selama ini memang tidak sehat,” ujar Juru Bicara Presiden.

Secara umum, menurut Yopie, semangat yang juga terkandung dalam Rancangan Perpres tentang Kebijakan Energi Nasional adalah bagaimana Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi dari bahan bakar fosil pada 2050. Untuk itu, ada sejumlah opsi yang akan dipakai Indonesia guna mewujudkan rencana itu. ”Kita akan memanfaatkan energi baru terbarukan. Kita akan memanfaatkan energi geotermal dan air,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (Reforminer Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, keputusan pemerintah untuk menunda pengaturan BBM bersubsidi hanya akan menunda penambahan inflasi.

Menurutnya, penundaan ini tidak akan terlalu berpengaruh dalam pengurangan defisit. karena jika dijalankan dengan sukses tahun ini, hanya berpotensi menghemat anggaran Rp 3 triliun. Sedangkan kini, harga minyak yang sudah di atas 100 dollar AS per barrel, tambahan defisit bisa Rp 16 triliun. ”Mestinya pemerintah harus tegas bahwa kebijakan ini tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Agar ada kepastian bagi semua pihak,” ujarnya.(admin)

Berita Terkait

1. Membatasi Persediaan Bahan Bakar Minyak
2. Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 Jan 2011, Perlu Dikaji Ulang
3. Krisis dunia, BBM naik di 9 Negara tetangga

”Semua negara itu telah menyesuaikan harga BBM-nya pada kisaran yang berbeda,” ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Sabtu (20/3/2011).

“Negara-negara yang menaikkan harga BBM itu adalah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, China, Jepang, India, Korea Selatan, dan Australia. Negara yang menaikkan harga premium tertinggi adalah Filipina, yakni 11 persen. Dan negara yang menaikkan harga solar tertinggi adalah Singapura dengan kenaikan 16 persen. Sementara Indonesia tetap mempertahankan harga pada posisi Rp 4.500 per liter,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan harga di sembilan negara tersebut belum mendorong Indonesia untuk mengubah harga jual BBM di dalam negeri. Akan tetapi, pemerintah tetap akan melanjutkan proses pengaturan volume BBM bersubsidi, untuk menurunkan tekanan terhadap APBN.

”Kami sebenarnya berharap kebijakan itu diterapkan sejak 1 Januari 2011, tetapi kemudian ditunda hingga akhir Maret 2011. Namun, jika itu ditunda melampaui akhir Maret, volume konsumsi BBM bersubsidi akan melonjak ke kisaran 41-42 juta kiloliter dari target awal 38,6 juta kiloliter. Itu artinya akan ada kenaikan subsidi BBM antara Rp 3 triliun-Rp 6 triliun,” ujarnya.

Besaran subsidi energi tersebut diperhitungkan dengan memerhatikan tiga variabel, yakni harga jual minyak mentah Indonesia (ICP), produksi minyak mentah siap jual, serta nilai tukar rupiah. Setiap kenaikan ICP sebesar 1 dollar AS di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2011, yakni 80 dollar AS per barrel, akan menambah surplus sebesar Rp 100 miliar.

Namun, hal ini juga akan menimbulkan kenaikan anggaran dana pendidikan (yang diamanatkan UUD 1945 harus 20 persen dari anggaran belanja negara) sehingga jika dana pendidikan diperhitungkan juga, kenaikan 1 dollar AS ICP itu akan berubah menjadi defisit Rp 800 miliar.

Kementerian Keuangan telah memperhitungkan tambahan anggaran cadangan risiko fiskal sebesar Rp 14,8 triliun, Untuk mengantisipasi lonjakan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, serta untuk meredam kemungkinan lonjakan subsidi listrik

Berbeda dengan mentri Keuangan, Pengamat pertambangan dari Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute), Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, cadangan risiko fiskal itu terlalu besar. Apalagi jika asumsi ICP di APBN 2011 hanya akan diubah ke level 90 dollar AS per barrel. karena dengan begitu, akan ada cadangan risiko fiskal sebesar Rp 22 triliun yang tidak produktif bagi perekonomian. (admin)

Berita Terkait

1. Subsidi BBM naik 25,6 persen
2. PNS naik gaji lagi…
3. Kerusuhan di Libya,Harga Emas Dan Minya Naik

Berita Terkait

1. Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Diminta Dorong UMKM Korban Merapi
2. Merapi Kembali Bergejolak
3. Pemprov Jateng Salurkan Rp. 2 Miliar Untuk Pengungsi Merapi

Pasca erupsi merapi, banyak UMKM yang merugi akibat kerusakan di berbagai sektor termasuk ekonomi, sehingga kerugian yang harus ditanggung para pelaku ekonomi khususnya UMKM cukup besar. Jumlah kerugian di sektor UMKM akibat erupsi Merapi hingga kini masih dalam penghitungan. Diperkirakan ada 100 unit usaha menengah dan 1.000 unit usaha mikro dan kecil mengalami kerugian total Rp600 miliar hingga Rp1 triliun.

Kadin DIY juga berusaha membantu dan memfasilitasi UMKM korban erupsi Merapi agar dapat bangkit dari keterpurukan dan menjalankan usahanya kembali. Dengan demikian, roda perekonomian dapat kembali berputar. “Kami akan menggandeng Kadin Indonesia dan Australian Agency for International Development (AusAID) untuk bekerja sama membantu serta memfasilitasi UMKM korban erupsi Merapi,” kata  Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nur Achmad Affandi. (din)

Berita Terkait

1. Kerugian Pariwisata Merapi capai Rp 1,4 Miliar
2. Tim Relawan Trauma Healing PSIK Undip Bantu Korban Merapi
3. Merapi Kembali Bergejolak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk menjalankan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah sudah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 38,77 miliar. ”Ini dalam rangka meningkatkan daya saing industri sektor telekomunikasi,” ujarnya melalui keterangan pers di Jakarta kemarin (15/3).

Kebijakan tersebut berlaku sejak 24 Februari hingga 31 Desember 2010 seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi.

Menurut Sri Mulyani, penetapan alokasi anggaran BMDTP di sektor usaha tersebut merupakan domain Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, perusahaan di sektor telekomunikasi harus mengajukan terlebih dahulu permohonan kepada Dirjen Bea dan Cukai dengan melampirkan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika.

Atas permohonan tersebut, lanjut Sri Mulyani, Dirjen Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan disetujui, maka Dirjen Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai BMDTP atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan peralatan telekomunikasi perusahaan tertentu. ”Namun bila tidak disetujui, Dirjen Bea dan Cukai akan menerbitkan surat penolakan atas nama Menteri Keuangan,” katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, untuk tahun anggaran 2010, pemerintah menetapkan dana untuk fasilitas BMDTP sebesar Rp 1,53 triliun untuk 14 sektor industri. ”Dana yang masih tersedia dapat segera dialokasikan ke industri-industri yang membutuhkan,” ujarnya.

Sri Mulyani mengakui, pelaksanaan pemberian fasilitas BMDTP dalam dua tahun terakhir 2008-2009, belum memuaskan. Itu terlihat dari rendah dan lambatnya realisasi penyerapan BMDTP. ”Karena itu, pemerintah sudah mempercepat regulasi pada 2010, karena itu tidak ada alasan untuk terlambatnya pelaksanaan pemberian fasilitas BMDTP,” katanya.

14 sektor industri penerima fasilitas BMDTP diantaranya adalah industri sorbitol, kemasan platik dan karung plastik dengan pagu anggaran sebesar Rp151,79 miliar. Kemudian industri pembuatan dan perbaikan kapal, komponen kendaraan bermotor, kabel serat optik, komponen elektronika, dan peralatan telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp769,27 miliar.

Selanjutnya, industri komponen PLTU, kawat ban, ballpoint, alat besar, karpet berbahan baku plastik diberikan pagu anggaran sebesar Rp281,89 miliar, serta industri perawatan pesawat terbang sebesar Rp312,00 miliar, dan industri infus dan kemasan infus sebesar Rp15,20 miliar. [Jawapos]

Berita Terkait

1. Partai Golkar Belum Menolak Sri Mulyani
2. Semarang mantap menjadi kota industri dan jasa
3. Menperin: TDL Tidak Bisa Dipukul Rata

Kebutuhan pangguna komputer jinjing melesat naik 30 hingga 40 persen pertahunnya, tak aneh jika kebutuhan terus meningkat keadaan ini akan dinikmati industri laptop China. demikian penjelasan Djunaedi, Wakil Ketua Umum Bidang Produksi Dalam Negeri Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo).

Memang industri di dalam negeri tidak berdaya untuk mengadang laju impor tersebut karena ketiadaan industri yang memproduksi laptop yang mampu berdiri dan berkembang di dalam negeri. Alasannya klasik, tidak adanya industri pendukung bagi industri laptop, seperti industri semikonduktor, chip, mikroprosesor, dan integrated circuit (IC). padahal di Indonesia sempat ada industri tekhnologi tinggi ini namun hengkang ke Malaysia karena tidak komitmen pemerintah tentang kebijakan soal tenaga kerja.

Jika industri laptop di dalam negeri bisa berkembang maka harus ada sebuah komitmen bersama termasuk dari kepala negara untuk menyusun strategi pembangunan industri semikonduktor di dalam negeri.

Berita Terkait

1. Beras Murah China Sulit Dibendung
2. Wuiih …. Laptop 160 GB Cuman 1 Jutaan
3. Cuaca Ekstrim Pengaruhi Ekonomi Indonesia