Meskipun berasal dari Partai Demokrat, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menyatakan siap diresufle, jika hal itu merupakan keinginan Presiden.
Kepada Sindoradio di Jakarta Syarif hasan mengatakan dirinya merupakan pekerja, sehingga siap jika Presiden tidak menghendaki.
Namun Syarif mengaku, kinerja kementrian UKM sudah sangat baik ditandai dgn penyerapan Kredit rakyat (KUR) yang sudah jauh melebihi target.
Mentri Koperasi UKM menegaskan, reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden SBY pada tanggal 20 bulan ini akan mengumumkan reshuffle kabinet Indonesia bersatu jilid kedua berbagai perkiraan muncul di masyarakat terkait mentri yang diduga tersandung korupsi sakit maupun kinerja yang buruk, namun demikian hal tersebut merupakan kewenangan Presiden yang memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri. (ANP)
