JAKARTA, — Sepertinya dalam jangka panjang, tidak ada pilihan bagi Indonesia selain menghapus penerapan subsidi bahan bakar minyak.
Begitulah semangat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana disam paikan Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, Selasa (22/3/2011) di Kantor Wakil Presiden.
Kemarin, para anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menghadap Wapres Boediono untuk melaporkan perkembangan terakhir pembahasan perpres yang tidak ubahnya cetak biru pembangunan sektor energi nasional itu. Dan mereka datang bersama Ketua Harian DEN Darwin Zahedy Saleh.
”Jadi, perpres itu menuntun bagaimana menciptakan bauran energi yang tidak memerlukan subsidi. Dalam jangka panjang, subsidi langsung pada harga seperti selama ini memang tidak sehat,” ujar Juru Bicara Presiden.
Secara umum, menurut Yopie, semangat yang juga terkandung dalam Rancangan Perpres tentang Kebijakan Energi Nasional adalah bagaimana Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi dari bahan bakar fosil pada 2050. Untuk itu, ada sejumlah opsi yang akan dipakai Indonesia guna mewujudkan rencana itu. ”Kita akan memanfaatkan energi baru terbarukan. Kita akan memanfaatkan energi geotermal dan air,” ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (Reforminer Institute) Pri Agung Rakhmanto menyatakan, keputusan pemerintah untuk menunda pengaturan BBM bersubsidi hanya akan menunda penambahan inflasi.
Menurutnya, penundaan ini tidak akan terlalu berpengaruh dalam pengurangan defisit. karena jika dijalankan dengan sukses tahun ini, hanya berpotensi menghemat anggaran Rp 3 triliun. Sedangkan kini, harga minyak yang sudah di atas 100 dollar AS per barrel, tambahan defisit bisa Rp 16 triliun. ”Mestinya pemerintah harus tegas bahwa kebijakan ini tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Agar ada kepastian bagi semua pihak,” ujarnya.(admin)
