Langkah penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi letusan Gunung Merapi yang saat ini sudah memasuki status kritis dinilai mengecewakan. Banyak sarana infrastruktur bagi para pengungsi yang belum siap.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding menilai, pemerintah daerah tampak tidak serius menghadapi ancaman letusan Merapi. Ketidakseriusan ini terlihat dengan buruknya jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang ada.
“Jalan evakuasi banyak yang rusak. Lokasi pengungsian juga belum siap digunakan. Artinya pemerintah belum menyiapkan sarana infrastruktur dan suprastruktur untuk mengantisipasi bencana,” jelasnya.
Karding mencontohkan tempat pengungsian di Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jateng. Tempat pengungsian yang berjarak sekitar sembilan kilometer dari Merapi tersebut berupa gedung sekolah dasar yang sudah tidak terpakai. Daya tampungnya pun hanya sebanyak 200 pengungsi.
“Gedung itu sangat tidak layak untuk tempat pengungsian karena atap bocor dan tidak ada pintu. Ini kan kasihan para pengungsi. Sungguh mengecewakan, khususnya persiapan di wilayah Magelang,” jelasnya.
Karding mengatakan, semua pihak tidak ingin ada bencana. Namun, pemerintah setidaknya telah menyiapkan langkah preventif jika sewaktu-waktu bencana terjadi.
Melihat kondisi tersebut, Karding mengatakan, telah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk segera mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperhatikan hal tersebut.
“Saya juga sudah bertemu langsung dengan Gubernur Bibit Waluyo untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan dalam menghadapi ancaman Merapi,” ungkapnya.
Arah Letusan Ke Sleman
Politikus PKB ini mengungkapkan, dari hasil analisis para pengamat di lokasi Merapi, arah letusan Merapi diperkirakan ke arah Sleman. Namun, analisis ini tidak bisa dijadikan patokan.
“Namanya bencana kita kan tidak tahu. Yang penting pemerintah sudah menyiapkan langkah sejak dini,” ujarnya.
Karding mengatakan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menetapkan skala prioritas dalam penanganan pengungsi, seperti kesiapan dapur umum, tenda-tenda pengungsian, jalur evakuasi, serta ketersediaan air bersih.
“Sehingga pengungsi tidak kesulitan,” jelasnya.
Pemerintah pusat secara prinsip telah menyiapkan dana yang siap untuk digunakan sewaktu–waktu jika dibutuhkan. Dana ini khusus dialokasikan untuk menangani situasi bencana.
“Nanti kita juga akan perbaiki regulasi menyangkut dana on call untuk penanganan bencana,” jelasnya.
Melihat intensitas letusan Merapi yang terjadi dalam kurun waktu 5-15 tahun, Karding menyarankan, pemerintah perlu membuat tempat perlindungan (shelter) lebih banyak.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Djarot Nugroho sebelumnya mengemukakan, Pemprov telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalur evakuasi sebesar Rp. 250 juta bagi lima desa di Boyolali serta tiga desa di Srumbung, Magelang.
“Kita telah menyiapkan berbagai skenario menghadapi letusan Merapi. Tiga kabupaten yang menjadi daerah terdampak jika terjadi letusan sudah siap melakukan antisipasi,” ujar dia belum lama ini.
Dari hasil koordinasi sudah disepakati tiga skenario untuk memudahkan penduduk di wilayah Merapi menuju lokasi pengungsian. Skenario itu dengan memperhatikan arah luapan lahar Merapi.
Sudah disiapkan tiga skenario. Pertama, jika luapan ke arah barat kita siagakan tempat pengungsian di Magelang. Kedua, di arahkan ke Boyolali dan ketiga di Klaten dan Sleman,” jelasnya.
Menurut dia, dari hasil pemetaan terdapat sekitar 8.000 penduduk yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang termasuk zona merah. Kawasan yang digolongkan zona merah ini berjarak 6 – 8 Km dari puncak merapi.
Rincian daerah yang digolongkan dalam KRB III antara lain, Kabupaten Magelang ada di kecamatan Srumbung dan Dukun, Kabupaten Klaten di kecamatan Kemalang, Kabupaten Boyolali di kecamatan Cepogo.
“Djarot mengungkapkan, penduduk di zona merah juga telah diberi tas ransel yang berisi masker, alat komunikasi, senter, alas tidur, serta tempat makan.
“Sehingga selama mengungsi atau lari dari tempat tinggalnya bisa bertahan hingga tiga hari. Kita sudah didistribusikan peralatan itu ke penduduk,” jelasnya.
Menurut dia, tas ransel itu merupakan bantuan dari International Organization for Migration(IOM). IOM juga menyiapkan barak bantuan di Selo yang mampu menampung sebanyak 1000 pengungsi. (Prast)
