Kebijakan DPR Yang Kontroversial

Jakarta – Di tengah kritikan negatif masyarakat terkait kinerjanya, DPR justru mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, yaitu pengadaan rumah aspirasi senilai Rp 200 juta per anggota dewan per tahun.

Apabila hal itu terjadi, maka Rp 200 juta dikalikan 560 anggota DPR, sehingga negara harus mengeluarkan dana sekira Rp 122 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan rumah serta membiayai operasional, termasuk menggaji para pekerja di rumah aspirasi tersebut.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, bahwa DPR telah mengulangi kesalahan yang sama. Di mana selalu mendahului anggaran ketimbang mematangkan terlebih dahulu konsep rumah aspirasi tersebut. Hal ini juga pernah terjadi saat Fraksi Partai Golkar mengusulkan dana aspirasi.

“Mereka (DPR – red) selalu mengulangi kesalahan yang sama. Jadi anggaran diputuskan lebih dulu baru memikirkan konsep. Misalnya rumah aspirasi, itu belum jelas pengelolaanya, bagaimana mekanisme, pertanggungjawabannya. Padahal mereka tidak bisa menjelaskan, mengapa jumlahnya segitu, kenapa bukan Rp 20 juta, Rp 40 juta atau yang lainnya,” jelas Sebastian.

Menurut Sebastian, anggota DPR tersebut terkesan memanfaatkan kekuasaan yang telah mereka miliki, yaitu terkait hak pengelolaan anggaran.

Dia juga menambahkan, dari segi kesiapan hal ini terlalu prematur. Seharusnya dewan mematangkan dulu konsep rumah aspirasi yang dimaksud, kemudian diproses dan dibahas.

“Kalau perlu dilakukan uji coba. Setelah ideal, disoalisasikan kepada publik dan ditentukan berapa kebutuhan riil dari setiap daerah. Sehingga publik memang bisa mengetahui dan kemudian mengerti sekaligus menilai penting atau tidak program ini. Ini kan terbalik, tentukan anggaran setelah anggaran disetujui baru bikin rasionaliasai. Tidak efisisen penggunaan anggaran bahkan terjadi,” tandasnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, waktu mengusulkan rumah aspirasi, juga tidak tepat karena DPR sedang dalam sorotan publik. Dia menyarankan, sebaikya disimpan dulu, pelan-pelan. Lalu membuat pilot project dan diterapkan supaya tidak mubazir. (Ast16).

Berita Terkait

1. Gaji DPR Tinggi, Kinerjanya?
2. Cara Menambah Penghasilan & Marketing yang Efektif
3. Posko Pengungsian Di Magelang Banyak Yang Belum Teraliri Listrik
4. Pidato Anak 12 thn yang Membungkam Para Pemimpin Dunia di PBB
5. Tiga Badan Pemerintah Yang Naik Gaji Tinggi

Headlines News

• Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
• Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
• Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
• Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti  tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri,  Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti,  karena adanya kekuatan [...]
• Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia  telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]
• Kisruh Papua Karena KetidakadilanJakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan. Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih [...]
• RE Siahaan Mantan Walikota Pematang Siantar, DisidangkanMedan – Pengadilan Tindak Pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan walikota pematang Siantar Re. Sihaan. Dalam sidang tipikor yang di laksanakan hari ini di pengadilan negeri Medan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, Irena Putri mendakwa [...]
• Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPKJakarta – Fraksi Demokrat DPR  tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi  dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di [...]
• Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa TurkiKementrian luar negeri memastikan bahwa sampai saat ini belum ada warga negera Indonesia yang menjadi korban baik korban luka maupun maupun jiwa.  Akibat  bencana gempa bumi 7,2 skala ricter, yang terjadi di Turki Minggu pagi kemarin. Melalui juru bicara kementrian [...]
• Anomaly Ekonomi IndonesiaJakarta – BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) meyakini krisis ekonomi global yg berkelanjutan akan berpengaruh terhadap ekonomi serta arus investasi masuk ke Indonesia. Kepala BKPM Gita Wirjawan pada sambutannya di ceramah ekonomi Prof Dr.Nouriel Roubini mengatakan,pemerintah bersama dunia usaha harus [...]