Semarang – Setelah BPK menyoroti penataan aset kota Semarang , akhirnya BPK yang ditunggu cukup lama menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2009 kepada Pemkot Semarang. Penyerahan secara kolektif itu juga dilakukan pada daerah lainnya, seperti Salatiga, Pati, Jepara, Klaten, Kabupaten Magelang.
Wakil Ketua DPRD Kota Ahmadi juga menegaskan bahwa saat ini LHP sudah diterima oleh Ketua DPRD, Rudi Nurrahmat. ’’Pansus untuk hari besok akan mengadakan rapat internal untuk menyusun kembali pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota atas penggunaan APBD 2009,’’ kata dia yang juga bertindak sebagai Ketua Pansus LPj, Selasa (20/7).
Secara detail, ia mengakui belum membaca isi LHP BPK. Hanya saja saat penyerahan, BPK secara menyeluruh menyoroti kinerja kabupaten / kota soal penataan aset dan kerja sama dengan pihak ketiga.
BPK menilai bahwa aset kinerja kota Semarang masih sangat lemah. ’’Soal penataan aset belum rapi, sedangkan pada kerja sama pihak ketiga menjadi catatan khusus. Cuma detail yang bagaimana, saya belum membacanya,’’ ungkapnya.
Secara menyeluruh, pembacaan LPj Wali Kota untuk APBD 2009 akan tetap dilakukan oleh Soemarmo HS. Ahmadi juga mengingatkan bahwa laporan tersebut bersifat institusi, bukan pada personal. ’’Tidak ada masalah yang membacakan Wali Kota yang baru. Toh pada 2009, Pak Marmo masih menjabat sebagai Sekda yang otomatis sebagai ketua tim pengguna anggaran,’’ katanya.
Begitu pula dengan sikap Fraksi Partai Demokrat yang walk out saat sidang Paripurna kini malah mengirimkan lima anggotanya masuk dalam jajaran pansus.
’’Lucu sikapnya itu. Mereka menolak paripurna, tapi memasukkan anggotanya ke pansus. Secara jumlah, mereka paling banyak, sedangkan FPDIP tiga orang dan fraksi lainnya masing-masing dua orang,’’ tandas politikus asal PKS itu. ( AL )
