Jungkir Balik Masalah Perda No 13/2009

Semarang – Perda No 13/2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan masih bisa direvisi. Pengamat hukum Undip, Prof Dr Arief Hidayat menjelaskan, kebijakan revisi itu tergantung political will semua pihak termasuk masyarakat dan sifatnya aspiratif. Prinsipnya, perda tersebut yang membuat DPRD Kota Semarang, meski sudah disahkan oleh Gubernur, tetap saja peraturan itu bisa direvisi. Aturan apapun untuk mengubahnya tergantung lembaga yang membuatnya.

Sebaliknya, jika memang peraturan itu tidak ingin diubah, Pemkot bersama DPRD harus melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat kenapa biaya pengurusan administrasi kependudukan itu harus naik. Dengan begitu, ada pertimbangan dari semua pihak.

Hal ini berkaitan dengan komunikasi politik, kalau kajiannya masih dapat diturunkan biayanya mau tidak mau perda harus direvisi. “Undang-Undang Dasar saja bisa diamandemen sampai empat kali, masak cuma perda tidak dapat diubah,’’ tutur Dekan Fakultas Hukum Undip tersebut.

Berita Terkait

1. Revisi Perda Tentang Adminduk Sulit Dilakukan
2. Perda Retribusi Bebani Masyarakat
3. LSM Respon Revisi Perda
4. Komisi E DPRD Jateng Gagas Perda Pendidikan
5. SBY: “Ada 189 Perda Bersifat Diskriminatif Terhadap Perempuan

Headlines News

• Kejar Tayang E-KTPProgram E-KTP (KTP Elektronik) mulai dilaksanakan secara serentak di wilayah  Kota Semarang. Berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran program ini kini  tengah dilakukan, antara lain bimbingan teknik untuk para operator yang  dilaksanakan beberapa hari lalu. dalam pelaksananya yang terkesan dipaksakan apakah [...]
• Aksi Mogok Makan Masih BerlanjutAksi mogok yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) masih tetap berlanjut. Aksi mogok yang dilakukan dari Senin, 26 maret 2012. Di Bundara Jalan Pahlawan bekas Videotron. Aksi mogok ini merupakan bentuk aspirasi mewakili rakyat menolak kenaikan BBM. [...]
• Buruh Tuntut Batalkan Kenaikan BBMRezim SBY yang akan menaikan BBM per 1 April 2012 mendatang sesungguhnya berdampak turunya upah riil buruh. Dengan kenaikan BBM akan memicu kenikan harga kebutuhan pangan minimal 3-5%. Serta kenaikan biaya transportasi sekitar 11-12%. Sehingga upah minimum buruh tahun 2012 [...]
• Nyeri Perut, Waspada Kanker Kolon.Apakah Anda sering merasakan Nyeri pada perut, lebih pada bagian kanan atas, di sekitar lokasi hati atau mengalami perdarahan dari anus (dubur)? Jangan langsung menganggap itu hanya sekedar wasir (hemoroid). Waspadalah jika disertai dengan rasa lelah, pucat, buang air besar [...]
• BBM Naik, Obat Generik MeroketJakarta. Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran meminta Menkes kompak dengan Menteri BUMN mencegah kenaikan harga obat generik esensial di pasaran yang banyak digunakan masyarakat lapisan menengah ke bawah. Menurut Herlini di Jakarta, Selasa, adanya kenaikan harga BBM biasanya [...]
• Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
• Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
• Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
• Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti  tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri,  Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti,  karena adanya kekuatan [...]
• Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia  telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]