- Pertemuan SBY dan Parpol Koalisinya di Cikeas Tertunda - Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pimpinan parpol kaolisi di Cikeas, Senin (22/2) malam, gagal dilaksanakan. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum di Jakarta semalam, rencana awal memang pertemuan akan dilakukan malam ini. Tetapi beberapa partai koalisi mengusulkan ditunda dulu, agar lebih lengkap dan masing-masing partai terkonsolidasi. Atas usulan penundaan tersebut, menurut [...]
Berita Terkait
- Beras Murah China Sulit Dibendung - Indonesia sampai kini masih bergantung pada impor induk benih padi hibrida dari China. Negeri Tirai Bambu itu telah melakukan mengkomersiilkan benih padi hibrida lebih dari 33 tahun lalu. Ini semakin membuat Indonesia ketinggalan dari China dalam produksi padi hibrida. Jika ketertinggalan ini terus terjadi tanpa ada upaya mengatasi, saat beras masuk Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China [...]
Berita Terkait
- Polemik SindoRadio “Srumpun Tapi Tak Rukun”, Ramai di Media Malaysia - Nelayan Malaysia dilepaskan kerana tak ada bukti, kata menteri Indonesia JAKARTA, 21 Ogos — Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad berkata ketujuh-tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap pegawai penguatkuasa kementeriannya di Tanjong Berakit, perairan utara Bintan, Kepulauan Riau pada 13 Ogos lalu, dilepaskan kerana pihaknya tidak ada bukti mereka melakukan pencurian ikan sebagaimana didakwa. “Bukti [...]
Berita Terkait
- PKS Yakin Mentrinya Aman - Ditengah rencana resufle kabinet oleh presiden SBY. Partai keadilan sejahtera-PKS hingga kini optimis mentri-nya tidak akan di resufle karena kinerjanya sesuai yang dinginkan. Disela-sela acara rapimnas PKS di hotel sahid jakarta Presiden PKS Lutfi Hasan Mengatakan dalam rapat pimpinan nasional PKS pada hari ini akan disosialisasikan kepada pengurus PKS keputusan apa yang akan diambil terkait [...]
Berita Terkait
- Luar Negeri Peduli Korupsi Indonesia - Jakarta – Kasus korupsi yang terjadi di Negara kita , memang tidak ada habisnya . Dalam penanganan nya pun masih sangat kurang . Banyak para koruptor yang bebas , padahal dirinya telah dinyatakan sebagai tersangaka koruptor. Banyak orang , yang antusias jika ia mendengar atau melihat kasus korupsi. Seperti yang di alami oleh Presiden Luar [...]
Berita Terkait
Kurangnya Sosialisasi Kenaikan Tarif KTP dan KK
SEMARANG – Jika Dispendukcapil melaksanakan sosialiasi secara luas terkait kenaikan berikut denda bagi yang terlambat mengurus KTP atau KK, kemungkinan kerasnya penolakan masyarakat tidak akan terjadi.
Sejak disahkannya Perda No 13 Tahun 2009 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan pertengahan tahun lalu, Dispendukcapil memiliki waktu yang cukup untuk menyosialisasikan perda tersebut kepada warga masyarakat secara luas. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota, Djunaidi, menanggapi masalah yang saat ini terjadi. “Sosialisasi tahap pertama dilakukan hingga awal Januari, lantas ditambah hingga akhir April kemarin sebelum kemudian perda tersebut diberlakukan,” kata Djunaedi.
Jika saat ini masih terjadi penolakkan, maka patut dipertanyakan metode sosialisasi yang digunakan. Semestinya, dinas terkait memanfaatkan media luar ruang seperti baliho atau spanduk agar informasi bisa disampaikan secara luas.
Sementara terkait pemberlakuan denda, politisi senior PAN ini melihatnya sebagai salah satu upaya agar masyarakat tertib dan disiplin dalam pendataan identitas pribadi. Ketertiban dalam kepemilikan dokumentasi kependudukan menurutnya menjadi salah satu faktor penentu dalam setiap penerapan program pemerintah.
Kenaikkan biaya restribusi untuk pembuatan dokumentasi kependudukan, anggota Komisi A, Novriadi, mengungkapkan sebagai sesuatu yang wajar. Dia juga ingin meluruskan pendapat yang menyebutkan bahwa restribusi menjadi salah satu sumber PAD, melainkan untuk mengganti biaya produksi. Dan menurutnya, tahun ini akan diterapkan model KTP yang baru. Dan biaya produksi dipastikan akan naik menjadi Rp 20 ribu. (Asti).
Berita Terkait
- Perlunya Pengkajian Ulang Terkait Kenaikan Tarif KTP dan KK
- LSM Respon Revisi Perda
- Pemerintah menunda Kenaikan Tarif Listrik 6.600 VA
- Jungkir Balik Masalah Perda No 13/2009
- Perda Retribusi Bebani Masyarakat
Headlines News
- Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
- Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
- Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
- Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri, Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti, karena adanya kekuatan [...]
- Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]
- Kisruh Papua Karena KetidakadilanJakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan. Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih [...]
- RE Siahaan Mantan Walikota Pematang Siantar, DisidangkanMedan – Pengadilan Tindak Pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan walikota pematang Siantar Re. Sihaan. Dalam sidang tipikor yang di laksanakan hari ini di pengadilan negeri Medan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, Irena Putri mendakwa [...]
- Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPKJakarta – Fraksi Demokrat DPR tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di [...]
- Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa TurkiKementrian luar negeri memastikan bahwa sampai saat ini belum ada warga negera Indonesia yang menjadi korban baik korban luka maupun maupun jiwa. Akibat bencana gempa bumi 7,2 skala ricter, yang terjadi di Turki Minggu pagi kemarin. Melalui juru bicara kementrian [...]
- Anomaly Ekonomi IndonesiaJakarta – BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) meyakini krisis ekonomi global yg berkelanjutan akan berpengaruh terhadap ekonomi serta arus investasi masuk ke Indonesia. Kepala BKPM Gita Wirjawan pada sambutannya di ceramah ekonomi Prof Dr.Nouriel Roubini mengatakan,pemerintah bersama dunia usaha harus [...]