- 7 Penerbangan Maskapai Garuda di Bandara Ahmad Yani Delay, 1 Dibatalkan - Kakacauan maskapai penerbangan Garuda Indonesia membuat jadwal penerbangan di berbagai daerah ikut kacau. Seperti yang terjadi di Bandara Ahmad Yani Semarang, 7 penerbangan delay, sedangkan 1 dibatalkan. Sementara, GM Garuda Semarang, Kokoh Ritonga yang berhasil dihubungi via ponsel mengatakan, pihaknya menjamin penumpang terangkut. “Tapi ya itu tadi, delay, antara 10 menit – 1,5 jam,” katanya. [...]
Berita Terkait
- Misbakhun Hadir Di Mabes Polri - Jakarta,-Hari ini Anggota DPR dari Fraksi PKS, M. Misbakhun, hadir di Mabes Polri memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait tindak pidana perbankan yang dilakukan lima tersangka. Misbakhun hadir ditemani dua anggota DPR lain yang tergabung dalam tim sembilan atau inisiator Hak Angket Bank Century. “Kedatangan saya untuk menghormati proses hukum,” ucap Misbakhun saat tiba di [...]
Berita Terkait
- Mabes Polri-DPR Akan Bahas Masalah Tabung Gas - Jakarta – Peristiwa yang meresahkan warga saat ini, yaitu meledaknya tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram tak kunjung mereda. Terhitung, hampir setiap hari ada saja peristiwa kebakartan akibat ledakan tabung gas elpiji berwarna hijau ini. Terkait dengan hal itu, Direktur 5 Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Brigjen pol Suhardi Aliyus mengatakan, bahwa MAbes Polri berencana akan [...]
Berita Terkait
- Hari Ini, Pendemo Century Siap Gelar Aksi Lagi - Hari ini Rabu (3/3/2010) Massa pendemo yang terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa, aktivis kembali akan kepung Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Kali ini mereka akan berdemo ke sasaran lain, seperti Markas Besar Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Kejaksaan Agung. ”Ada kemungkinan kami akan datang ke tempat di luar instansi pemerintah,” kata Gigih Guntoro dari Petisi [...]
Berita Terkait
- Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPK - Jakarta – Fraksi Demokrat DPR tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di badan legislasi dan kemudian nantinya akan disampaikan ke komisi III untuk dibahas. Namun, Saan memastikan [...]
Berita Terkait
Gubernur : Prioritaskan Infrastruktur Pantura Timur
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta pihak Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengalokasikan anggaran perbaikan sarana infrastruktur jalan di jalur Pantura Timur, terutama jalur Kudus-batas Jatim menjadi empat lajur.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Konsultasi Regional Wilayah Barat “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat dan Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” di Hotel Patra Jasa, kemarin.
“Kondisinya sudah kurang memadai untuk dilalui. Jadi memerlukan pembenahan segera,” ujarnya.
Gubernur berharap, perbaikan terhadap jalur Kudus-Blora-Rembang hingga perbatasan Jatim dilakukan dengan menambah lajur jalan. Dari semula dua lajur menjadi empat lajur.
“Perkembangan ekonomi harus diimbangi dengan sarana infrastruktur yang terpadu dan integral,” jelasnya.
Menurut Bibit, jika tidak ada sarana yang terpadu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan mengalami kemacetan. Sehingga jalur ini sangat vital untuk menumbuhkan perekonomian di Jawa Tengah.
Selain perbaikan jalur Pantura Timur, Bibit juga meminta perbaikan terhadap sejumlah infrastruktur lain. Diantaranya, pembangunan jaringan jalan lintas selatan, ruas jalan Wangon-batas Jabar serta tol Semarang-Solo.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui, masih banyak pekerjaan rumah terkait sarana infrastruktur jalan yang harus diselesaikan. Minimnya anggaran menjadi kendala bagi perbaikan sarana infrastruktur.
Djoko menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 34 triliun lebih dan alokasi untuk jalan sekitar Rp. 16,5 triliun atau 50 persen dari anggaran.
“Namun anggaran itu harus dibagi. Sudah separuh yang digunakan untuk infrastruktur jalan. Sisanya dialokasikan untuk pembangunan drainase, program air bersih serta pembangunan infrastruktur pedesaan,” jelasnya.
Djoko mengakui, masih banyak permasalahan dalam kualitas serta manfaat dari infrastuktur yang telah dibangun. Sehingga ke depan diperlukan peningkatan kualitas dan proses perencanaan yang jelas.
“Secara kualitas, kita masih menemukan permasalahan dalam hal kualitas dan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” tandasnya.(Prasetyabudhi)
Berita Terkait
- PKK Selaras Dengan Visi Gubernur Sejahterakan Masyarakat
- Tol Semarang-Solo Terancam Gagal
- Gubernur Jamin Tidak Akan Persulit Perijinan Bagi Investor
- Bandara A. Yani Segera di Pindahkan
- Gubernur:Kenaikan Harga Pupuk Tidak Lebih Dari 10 %
Headlines News
- Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
- Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
- Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
- Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri, Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti, karena adanya kekuatan [...]
- Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]
- Kisruh Papua Karena KetidakadilanJakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan. Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih [...]
- RE Siahaan Mantan Walikota Pematang Siantar, DisidangkanMedan – Pengadilan Tindak Pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan walikota pematang Siantar Re. Sihaan. Dalam sidang tipikor yang di laksanakan hari ini di pengadilan negeri Medan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, Irena Putri mendakwa [...]
- Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPKJakarta – Fraksi Demokrat DPR tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di [...]
- Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa TurkiKementrian luar negeri memastikan bahwa sampai saat ini belum ada warga negera Indonesia yang menjadi korban baik korban luka maupun maupun jiwa. Akibat bencana gempa bumi 7,2 skala ricter, yang terjadi di Turki Minggu pagi kemarin. Melalui juru bicara kementrian [...]
- Anomaly Ekonomi IndonesiaJakarta – BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) meyakini krisis ekonomi global yg berkelanjutan akan berpengaruh terhadap ekonomi serta arus investasi masuk ke Indonesia. Kepala BKPM Gita Wirjawan pada sambutannya di ceramah ekonomi Prof Dr.Nouriel Roubini mengatakan,pemerintah bersama dunia usaha harus [...]