Golkar, PDI-P, PKS Tetapkan Opsi C

Pada kesimpulan akhir sidang paripurna hak angket Fraksi Partai Golkar tegas memilih `opsi C` yang menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan mulai dari tindakan merger, akuisisi, hingga `bail out` kepada Bank Century sebesar Rp6,7, hal ini diungkapkan Jubir Golkar Ibnu Munzir.

Sementara Puan Maharani dari PDI-P tidak terlalu lama memanfaatkan kesempatan yang mestinya lima menit sesuai kesepakatan untuk mempertegas kembali pilihannya, yaitu, telah terjadi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan, baik di tingkat kebijakan, maupun eksekusi kebijakan.

“Adanya indikasi pelanggaran peraturan perbankan, pidana umum, pencucian uang dan pidana korupsi. Karena itu, fraksi kami, demi penegakkan keadilan, memilih opsi C,” tegas Puan Maharani yang langsung mendapat sambutan hangat.

Seperti sudah diduga sebelumnya, Fraksi PKS juga mengambil langkah sama dengan FPG dan FPDI-P.

Saat mendapat giliran membacakan pendapat akhirnya, Eki Awal Muharom dari Fraksi PKS hanya memanfaatkannya kurang dari lima menit juga.

“Fraksi kami berkeyakinan, bahwa opsi C adalah relevan untuk perbaikan sektor keuangan perbankan dan penegakkan hukum di Republik Indonesia,” tandasnya, lalu kembali suasana riuh rendah memenuhi ruang sidang paripurna tersebut.

Sementara itu, ketika berbicara pada giliran pertama, FPD ternyata tetap pada sikap awalnya juga, yakni memilih berbeda dalam menyikapi kebijakan `bail out` uang negara Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

Melalui jurubicaranya Achsanul Qosasy, fraksi terbesar di Parlemen ini hanya menyatakan, “meski (bail out) dibenarkan, ditemukan berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam implementasinya.”

Karena itu, menurutnya, berbagai dugaan tindak pelangaran itu, perlu diberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Namun, jika keadaan itu dinilai terjadi karena tidak tepatnya aturan, dan kurang lengkapnya instrumen, maka segera dibuat aturan lebih baik,” katanya.

Pada akhirnya, “marilah kita sepakat, agar yang salah mari kita salahkan dan berikan sanksi, sedangkan yang benar kita katakan benar untuk kita berikan dukungan”.

Achsanul Qasasy juga menyatakan, dengan rendah hati, pihaknya mengajak segenap komponen bangsa, agar dapat menjalankan kehidupan demokrasi yang sehat dan rasional, menunjung tinggi tatakrama demokrasi secara baik serta benar. (Antara)

Berita Terkait

1. Opsi A 212 Lawan Opsi C 325
2. Partai Golkar Belum Menolak Sri Mulyani
3. Harga Elpiji 3 Kg Naik, Rakyat Miskin Dapat Kupon
4. Pemerintah Thailand tetapkan batas waktu untuk para Demonstran
5. Capres Golkar

Headlines News

• Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
• Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
• Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
• Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti  tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri,  Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti,  karena adanya kekuatan [...]
• Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia  telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]
• Kisruh Papua Karena KetidakadilanJakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan. Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih [...]
• RE Siahaan Mantan Walikota Pematang Siantar, DisidangkanMedan – Pengadilan Tindak Pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan walikota pematang Siantar Re. Sihaan. Dalam sidang tipikor yang di laksanakan hari ini di pengadilan negeri Medan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, Irena Putri mendakwa [...]
• Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPKJakarta – Fraksi Demokrat DPR  tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi  dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di [...]
• Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa TurkiKementrian luar negeri memastikan bahwa sampai saat ini belum ada warga negera Indonesia yang menjadi korban baik korban luka maupun maupun jiwa.  Akibat  bencana gempa bumi 7,2 skala ricter, yang terjadi di Turki Minggu pagi kemarin. Melalui juru bicara kementrian [...]
• Anomaly Ekonomi IndonesiaJakarta – BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) meyakini krisis ekonomi global yg berkelanjutan akan berpengaruh terhadap ekonomi serta arus investasi masuk ke Indonesia. Kepala BKPM Gita Wirjawan pada sambutannya di ceramah ekonomi Prof Dr.Nouriel Roubini mengatakan,pemerintah bersama dunia usaha harus [...]