Pemprov Tunggu Aturan SPM

SEMARANG- Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukanlah satu-satunya penentu baik atau tidaknya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekda Jateng Hadi Prabowo menyatakan, dalam meneliti kinerja SKPD, harus dilihat dari berbagai aspek. “SPM adalah salah satu penilaian kinerja, tapi ada juga rangkaian kerja lain-lainnya. Kami terus mengevaluasi terhadap banyak hal,” katanya kemarin.

Dijelaskan, SPM diterbitkan oleh menteri dan daerah hanya menetapkan target pencapaian SPM yang telah ditetapkan tersebut. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu SPM terhadap kinerja SKPD karena sampai sekarang belum ada aturan dari pusat.

Sampai saat ini baru dua institusi yang telah memiliki aturan tentang SPM yakni Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Namun begitu pihak daerah telah menindaklanjuti sebagai pelaksanaannya dengan menerbitkan peraturan gubernur (pergub).

“Sebanyak 19 SKPD di lingkungan Pemprov Jateng telah melaksanakan standar pelayanan publik,” terangnya menyikapi adanya penilaian terhadap SKPD yang kurang optimal.

Terkait pelayanan langsung ke masyarakat, kata dia, setelah otonomi daerah kewenangan provinsi memang terbatas karena fungsi provinsi adalah koordinatif antardaerah kabupaten/kota.
Tepat Waktu Salah satu aspek penilaian adalah pengelolaan keuangan. Untuk yang satu ini, dia menjelaskan Jateng menjadi salah satu yang terbaik karena selalu tepat waktu. “Pak Gubernur menerima penghargaan terbaik dari pemerintah pusat, bahkan menerima alokasi dana layanan daerah sebesar Rp 296 miliar,” paparnya.

Sekda menyambut baik upaya Dewan yang berencana menyusun rancangan peraturan daerah tentang SPM. Tapi sesuai PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, kewenangan pembuatan peraturan SPM di tangan pusat.

Pengamat Kebijakan Publik Undip, Teguh Juwono menyatakan, SPM di tingkat provinsi tidak hanya berlaku bagi SKPD di tingkat provinsi saja. Ia mengusulkan adanya perda agar gubernur berhak melakukan monitoring terhadap tingkat kabupaten/kota. Sebab Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat. “Jadi Gubernur berhak menyediakan reward dan punishment terhadap kabupaten/kota,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, perda inisiatif tidak hanya mengatur pembidangan, tapi bagaimana Gubernur bisa menjadi monitoring. Kepada Dewan, dia mengusulkan perda inisiatif dibuat dua kajian yakni DPRD tidak menilai berdasar politik, tapi ada indikatornya. “Saya sudah mengusulkan dibuat perda tentang standar kinerja perangkat SPM atau perda tentang pencapaian SPM,” tuturnya.

Berita Terkait

1. Pemprov Jateng Harus Dorong E-Procurement
2. DPRD Jateng Desak Pembentukan BPBD di tiap Kab/Kota
3. Kuota CPNS Jateng Belum Turun
4. Pemprov DI Desak Pemkot, Terkait Uji Kelayakan Sekda
5. Pemanfaatan Dana Cukai

Headlines News

• Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
• Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
• Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
• Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti  tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri,  Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti,  karena adanya kekuatan [...]
• Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia  telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]
• Kisruh Papua Karena KetidakadilanJakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan. Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih [...]
• RE Siahaan Mantan Walikota Pematang Siantar, DisidangkanMedan – Pengadilan Tindak Pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan walikota pematang Siantar Re. Sihaan. Dalam sidang tipikor yang di laksanakan hari ini di pengadilan negeri Medan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, Irena Putri mendakwa [...]
• Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPKJakarta – Fraksi Demokrat DPR  tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi  dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di [...]
• Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa TurkiKementrian luar negeri memastikan bahwa sampai saat ini belum ada warga negera Indonesia yang menjadi korban baik korban luka maupun maupun jiwa.  Akibat  bencana gempa bumi 7,2 skala ricter, yang terjadi di Turki Minggu pagi kemarin. Melalui juru bicara kementrian [...]
• Anomaly Ekonomi IndonesiaJakarta – BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) meyakini krisis ekonomi global yg berkelanjutan akan berpengaruh terhadap ekonomi serta arus investasi masuk ke Indonesia. Kepala BKPM Gita Wirjawan pada sambutannya di ceramah ekonomi Prof Dr.Nouriel Roubini mengatakan,pemerintah bersama dunia usaha harus [...]