Klaim Kesuksesan BNMD Tidak Bisa Sepihak
SEMARANG – Klaim keberhasilan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam membangun Jawa Tengah dengan program “ Bali Ndeso Mbangun Ndeso” tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Undip, Teguh Yuwono. Menurutnya, penilaian terhadap keberhasilan kinerja pemerintah harus didasarkan pada kriteria yang jelas.
“Harus ada parameter yang jelas untuk mengukur kesuksesan program “ Bali Ndeso Mbangun Deso”. Tidak bisa hanya dari satu sudut saja,” paparnya, kemarin.
Ia menambahkan, Gubernur Jawa Tengah selama ini selalu mengatakan keberhasilan program BNMD dengan surplus beras sebesar 2,5 juta ton. Padahal, satu indikator itu tidak bisa dijadikan parameter mengukur keberhasilan pemerintahan secara keseluruhan.
“Harus ada standar pelayanan minimal (SPM) untuk menilai keberhasilan pemerintah. Jika tidak ada, maka pemerintahan bergerak tanpa ada indikator yang jelas. Mekanisme pencapaian standar itulah yang menjadi pegangan,” tambahnya.
Menurut Teguh, penilaian sukses tidaknya program BNMD harus dilakukan secara komprehensif. Gubernur selaku pengampu kebijakan di Jawa Tengah harus melihat semua persoalan, baik yang bersifat wajib maupun tambahan.
Ia juga menambahkan, penilaian keberhasilan itu tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Pemprov Jawa Tengah. Seharusnya, yang melakukan penilaian itu adalah masyarakat yang terkena dampak program yang dicanangkan oleh Gubernur.
“Pemprov Jateng perlu melakukan survey kepuasan masyarakat selama kepemimpinan Gubernur,” ujarnya.
Dari situ, kata Teguh, akan diketahui tingkat kepuasan masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur.
“Seharusnya yang melakukan klaim itu adalah masyarakat yang terkena dampak program yang dicanangkan oleh Gubernur,” katanya.
Sebagaimana diketahui, selama masa pemerintahannya, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo telah merancang tahapan program BNMD. Tahun 2009 merupakan tahun konsolidasi. Tahun 2010 dan 2011 masuk dalam proses percepatan pembangunan. Dan pada 2012 hingga 2013 adalah tahun untuk merealisasikan berbagai program pembangunan di Jawa Tengah.(Prasetyabudhi)
Berita Terkait
- Gubernur Jamin Tidak Akan Persulit Perijinan Bagi Investor
- Gubernur:Kenaikan Harga Pupuk Tidak Lebih Dari 10 %
- Membatasi Persediaan Bahan Bakar Minyak
- Menperin: TDL Tidak Bisa Dipukul Rata
- Pemprov Tunggu Aturan SPM
