- Ahmadiyah Surabaya Desak MUI dan SKB - SURABAYA- Majelis Jamaah Ahmadiyah Surabaya (MAJAS) meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri segera dicabut. Pasalnya, SKB tersebut dinilai yang menjadi pemicu kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia. Pimpinan Ahmadiyah Surabaya, Sibthe Ahmad Hasan, mengatakan “SKB ini tidak membawa manfaat, mending dicabut saja. Ia juga mengatakan, yang menjadi biang kerusuhan ini tidak hanya SKB saja, [...]
Berita Terkait
- Pesimis, Terungkapnya Bom Buku - JAKARTA – Pesimisnya Indonesia Police Watch (IPW), terhadap kinerja Polri dalam mengungkap kasus teror bom buku, diungkapkan oleh Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Yang mengatakan polisi kesulitan karena kemungkinan besar pelaku teror tersebut bukan jaringan seperti kasus bom Bali I dan II atau ledakan di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton. Apalagi, kata Neta, [...]
Berita Terkait
- Gempa 5,1SR, getarkan Banyuwangi - Denpasar- Pasca Gempa Jepang, pekan lalu, Gempa bumi kini terjadi di wilayah Banyuwangi dengan berkekuatan 5,1 SR. Tidak hanya Banyuwangi yang terkena dampaknya, akan tetapi getaran gempa juga dirasakan warga Denpasar, Bali. Beruntungnya, Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi sekitar pukul 08:33 WITA, dan berlokasi di 9,44 derajat Lintang Selatan serta 114,03 derajat Bujur [...]
Berita Terkait
- Sanksi Bisa Langsung Diberikan Kepada Arafat - JAKARTA,— Diduga terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan, Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Zainuri Lubis mengatakan, Kompol Arafat kemungkinan akan langsung dijatuhkan sanksi hari ini dalam sidang kode etik profesi di Mabes Polri. “Kalau sudah jelas permasalahannya, hari ini bisa vonis,” ucapnya di Mabes Polri, Rabu, 5 Mei 2010. Saat ditanya sanksi apakah [...]
Berita Terkait
- Polemik SindoRadio “Srumpun Tapi Tak Rukun”, Ramai di Media Malaysia - Nelayan Malaysia dilepaskan kerana tak ada bukti, kata menteri Indonesia JAKARTA, 21 Ogos — Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad berkata ketujuh-tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap pegawai penguatkuasa kementeriannya di Tanjong Berakit, perairan utara Bintan, Kepulauan Riau pada 13 Ogos lalu, dilepaskan kerana pihaknya tidak ada bukti mereka melakukan pencurian ikan sebagaimana didakwa. “Bukti [...]
Berita Terkait
DPRD Jateng Desak Pembentukan BPBD di tiap Kab/Kota
DPRD Jawa Tengah mendesak Pemprov Jateng agar menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketua DPRD Jateng Murdoko mengatakan, pembentukan BPBD sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya bencana di daerah, terutama penanganan pascabencana.
“Penanganan pascabencana itu masih belum optimal. Meskipun penanganannya sudah sesuai prosedur,” katanya usai Raker dengan SKPD terkait, di ruang kerjanya, Senin (8/2).
Ia menuturkan, tidak optimalnya penanganan lebih disebabkan oleh macetnya pencairan pos anggaran tanggap darurat dari pemerintah pusat. Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana cukup besar.
Anggaran pascabencana yang dialokasikan dari APBN mencapai Rp. 81,3 miliar. Namun, pencairannya tidak bisa dilakukan karena tidak semua kabupaten/kota memiliki BPBD.
“Kalaupun ada, itu masih berbentuk Sekretariat BPBD. Bukan SKPD tersendiri. Sehingga tanggung jawabnya juga berbeda,” katanya.
Ia menuturkan, sejumlah daerah belum memiliki BPBD karena tidak ada kewajiban mutlak. Padahal,
“Dana tanggap darurat dari APBN tidak bisa keluar karena kabupaten/kota belum memiliki BPBD. Pembentukan ini yang harus terus didorong. Sehingga dana itu bisa dimanfaatkan ketika terjadi bencana,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jawa Tengah sendiri sudah mengalokasikan anggaran tanggap darurat dari ABPD Provinsi Jateng. Anggaran itu tersebar di beberapa pos SKPD seperti di BPBD sebesar Rp. 12 miliar, Bina Marga Rp. 1 Miliar, PSDA Rp. 1,1 miliar serta Cipta Karya sebesar Rp. 2,9 miliar.
Hingga kini baru delapan kabupaten/kota yang memiliki BPBD. Dua diantaranya adalah Kabupaten Cilacap dan Tegal. (Prasetyabudhi)
Berita Terkait
- BPBD Gelar Simulasi Bencana Banjir & Longsor
- Pemprov Jateng Salurkan Rp. 2 Miliar Untuk Pengungsi Merapi
- Pemprov Jateng Terus Back Up Pengungsi Merapi
- Pemprov Jateng Harus Dorong E-Procurement
- Komisi E DPRD Jateng Gagas Perda Pendidikan
Headlines News
- Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
- Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
- Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
- Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri, Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti, karena adanya kekuatan [...]
- Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]
- Kisruh Papua Karena KetidakadilanJakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan. Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih [...]
- RE Siahaan Mantan Walikota Pematang Siantar, DisidangkanMedan – Pengadilan Tindak Pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan walikota pematang Siantar Re. Sihaan. Dalam sidang tipikor yang di laksanakan hari ini di pengadilan negeri Medan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, Irena Putri mendakwa [...]
- Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPKJakarta – Fraksi Demokrat DPR tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di [...]
- Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa TurkiKementrian luar negeri memastikan bahwa sampai saat ini belum ada warga negera Indonesia yang menjadi korban baik korban luka maupun maupun jiwa. Akibat bencana gempa bumi 7,2 skala ricter, yang terjadi di Turki Minggu pagi kemarin. Melalui juru bicara kementrian [...]
- Anomaly Ekonomi IndonesiaJakarta – BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) meyakini krisis ekonomi global yg berkelanjutan akan berpengaruh terhadap ekonomi serta arus investasi masuk ke Indonesia. Kepala BKPM Gita Wirjawan pada sambutannya di ceramah ekonomi Prof Dr.Nouriel Roubini mengatakan,pemerintah bersama dunia usaha harus [...]