26 Perusahaan Di Jateng Ajukan Penangguhan Pembayaran UMK

SEMARANG- Sebanyak 26 perusahaan tersebar di 15 Kabupaten/Kota hingga saat ini telah mengajukan permohonan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2010.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng Siswo Laksono, Selasa (22/12) mengungkapkan, permohonan penangguhan tersebut saat ini sudah memasuki tahap pemrosesan di Disnakertrans Kabupaten/ Kota .

“Laporan yang masuk di tingkat kabupaten/kota sudah sebanyak 26 perusahaan. Kemungkinan jumlahnya masih akan bertambah,” tutur Siswo.

Hal itu, lanjutnya, karena pihak Disnakertrans sudah menutup batas waktu pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan.

Siswo mengungkapkan, penangguhan UMK itu dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, perkayuan, industri rokok, makanan, buah-buahan, serta jasa kesehatan.

Terhadap pengajuan penangguhan tersebut, Siswo mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan secepatnya yakni pada Januari mendatang. Pembahasan akan dilakukan dengan melibatkan pihak pengusaha, buruh, Dewan Pengupahan serta pihak Disnakertrans.

Sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 2 disebutkan bahwa penangguhan  berlaku bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum. Meski demikian, harus ada kesepakatan bipartit mengenai ketidaksanggupan membayar UMK berupa kesepekatan antara pihak perusahaan dengan karyawan melalui pernyataan tertulis.

Selain itu, persyaratan yang juga harus dilampirkan pada saat mengajukan penangguhan UMK adalah laporan neraca laba-rugi perusahaan. Syarat lain adalah akta pendirian perusahaan, perencanaan perusahaan dua tahun terakhir dan dua tahun mendatang, serta data jumlah buruh yang dipekerjakan. (Prasetya Budi)

Berita Terkait

1. 2010 Jateng Gelar 17 Pilkada
2. Presiden Ajukan Darmin Menjadi Gubernur BI
3. Kuota CPNS Jateng Belum Turun
4. Pemprov Jateng Salurkan Rp. 2 Miliar Untuk Pengungsi Merapi
5. DPRD Jateng Desak Pembentukan BPBD di tiap Kab/Kota

Headlines News

• Pleton Alber TNI Bantu Clearing Medical Center di Gonaives(Gonaives-Haiti, 1/2). Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXII-A/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), Selasa (31/1) membantu membersihkan/clearing area medical center atau klinik yang merupakan sarana umum bagi masyarakat lokal di kota [...]
• Nazaruddin Pusat ‘Tsunami’ Partai DemokratJAKARTA- Muhammad Nazaruddin dinilai sebagai pusat dari keguncangan politik yang terjadi di Partai Demokrat. Nazaruddin membuat sejumlah cerita yang terus menerus menjadi konsumsi media massa, akibatnya, partai berlambang Mercy tersebut terguncang. Demikian dikatakan Direktur Indo Barometer, M Qodary dalam diskusi [...]
• Demokrat: Tak Ada yang Minta Anas MundurJAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, meski saat ini berkembang isu pemakzulan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Saam memastikan rumor tersebut tidak benar. “Tak ada yang meminta Anas Mundur,” kata Saan di acara diskusi Polemik Sindo [...]
• Nunun Masih MisteriusJakarta – Keberadaan Nunun Nurbaeti  tersangka kasus travel check anggota dewan yang juga istri mantan Wakapolri,  Adang Dorojatun masih menjadi misteri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan kesulitan menangkap tersangka kasus travel check Nunun Nurbaeti,  karena adanya kekuatan [...]
• Kapal Bisa Dijadikan AnggunanJakarta – Guna mendukung sektor perikanan tangkap, Bank Indonesia  telah mengatur Kapal laut dapat dijadikan agunan bank bagi nelayan unt mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ukuran kapal nelayan yang dapat diagunkan tidak besar yaitu 20 meter kubik atau setara dengan 5 [...]
• Kisruh Papua Karena KetidakadilanJakarta – Partai Golkar menilai kisruh di Papua dapat diselesaikan, dengan pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan. Disela konfrensi pers mengenai pelaksanaan Rapimnas ke 2 dan HUT Golkar di Jakarta. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ada pergerakan sosial di daerah lebih [...]
• RE Siahaan Mantan Walikota Pematang Siantar, DisidangkanMedan – Pengadilan Tindak Pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan walikota pematang Siantar Re. Sihaan. Dalam sidang tipikor yang di laksanakan hari ini di pengadilan negeri Medan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, Irena Putri mendakwa [...]
• Demokrat Pertahankan Kewenangan Penyadapan KPKJakarta – Fraksi Demokrat DPR  tetap akan memperkuat dan mempertahankan kewenangan KPK dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi  dalam revisi UU KPK. Digedung DPR Senayan Jakarta, Sekretaris fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan revisi UU KPK saat ini masih dibahas di [...]
• Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa TurkiKementrian luar negeri memastikan bahwa sampai saat ini belum ada warga negera Indonesia yang menjadi korban baik korban luka maupun maupun jiwa.  Akibat  bencana gempa bumi 7,2 skala ricter, yang terjadi di Turki Minggu pagi kemarin. Melalui juru bicara kementrian [...]
• Anomaly Ekonomi IndonesiaJakarta – BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) meyakini krisis ekonomi global yg berkelanjutan akan berpengaruh terhadap ekonomi serta arus investasi masuk ke Indonesia. Kepala BKPM Gita Wirjawan pada sambutannya di ceramah ekonomi Prof Dr.Nouriel Roubini mengatakan,pemerintah bersama dunia usaha harus [...]